Tak Ada Lagi Kabar Perppu KPK

Bisik-bisik dari Istana tidak ada yang menerangkan mengenai bagaimana nasib Perppu KPK. Justru sekarang yang ada masalah peribahasa buah simalakama. Apa tujuannya?

Ialah Moeldoko jadi salah seseorang dari lingkaran dalam Istana yang memberi peribahasa 'bagai makan buah simalakama' berkaitan Perppu KPK. Karena, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, pemerintah tidak dapat memberi kepuasan seluruh pihak.

"Semua harus dipikir, semua harus didengarkan, harus ada. Semua masyarakat negara bijak begitu di menanggapi semua ketetapan. Sebab ketetapan itu seperti simalakama, tidak dikonsumsi bawa serta mati, dikonsumsi turut mati, kan demikian," kata Moeldoko, Kamis (4/10/2019).

Di lain sisi, dengungan supaya pemerintah selekasnya menerbitkan perppu terus dikatakan. Beberapa tokoh nasional sampai mahasiswa yang turun ke jalan mengatakan hal sama: loloskan pembasmian korupsi lewat Perppu KPK.

Baca Juga : Rumus Menghitung

Diantaranya yang ada dari beberapa mahasiswa yang menjumpai Moeldoko pada Rabu tempo hari. Satu diantara perwakilan atas nama Dino Ardiansyah dari Kampus Trisakti minta Jokowi buka diskusi dengan mahasiswa berkaitan Perppu KPK dengan tenggat 14 Oktober 2019.

"Kalaulah sampai 14 Oktober tidak ada pula diskusi itu serta tidak ada pernyataan dari Presiden, kami yakinkan mahasiswa akan turun ke jalan serta semakin besar ," kata Dino waktu itu.

Menyikapi itu, Moeldoko menjelaskan ketetapan pemerintah berkaitan KPK tidak bisa memberi kepuasan seluruh pihak. Tetapi ia pastikan sekarang semua saran dikalkulasi.

"Cirinya memang demikian. Jadi memang tidak ada ketetapan yang dapat memberi kepuasan seluruh pihak," katanya.

"Prinsipnya, Presiden di mengurus negara itu tidak kemungkinan bawa negara itu ke satu kondisi yang tidak menyenangkan ataukah tidak mengenakkan. Tentu negara akan dibawa ke tempat yang diharapkan oleh pembukaan UUD 45," katanya.

Sebenarnya Jokowi tidak seutuhnya diam. Pada Kamis, 26 September lalu, Istana terima tamu-tamu penting, mulai tokoh agama, akademisi, sampai ahli hukum. Jokowi menyengaja mengundang mereka untuk memperoleh input mengenai Perppu KPK. Suara publik yang menampik UU KPK baru nampaknya dikit membuat Jokowi labil.

"Banyak input dari beberapa tokoh mengenai utamanya diterbitkannya perppu. Akan kami hitung, kalkulasi, serta pikirkan, khususnya dari bagian politiknya dalam tempo secepatnya," tutur Jokowi selesai pertemuan itu.

Tetapi Jokowi mendapatkan bisikan dari golongan politisi yang memandang semestinya tidak butuh keluarkan Perppu KPK. Jokowi juga ada antara jukstaposisi.

Sampai selanjutnya tidak ada jawaban jelas tentang nasib Perppu KPK. Justru Istana lewat Moeldoko memberikan wawasan baru masalah simalakama: satu keadaan serbasalah saat maju salah, mundur salah, belok ke kanan salah, ke kiri juga salah.

Sumber : http://carahitung.net/